Pangkalpinang - Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Prov Kep Bangka Belitung mengadakan bimbingan teknis Penilaian Kesehatan Koperasi bagi pembina dan JFT Pengawas Koperasi. Bimtek ini digelar selama dua hari dari tanggal 01 Juli hingga 02 Juli 2025 di Gedung UPT Balatkop UMKM Babel.
Plt Kadis Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung, Muslim El Hakim mengatakan bahwa perkembangan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya anggota koperasi itu sendiri. Tentu koperasi yang dimaksud disini adalah koperasi sehat dalam segala aspeknya yang meliputi aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan.
"Pengawasan atau pengendalian sangat perlu dilakukan atas aktivitas pengurus dan karyawannya. Agar pengawasan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan SDM pembina dan JFT pengawas koperasi yang berkompetensi dan profesional," katanya saat membuka acara bimtek penilaian kesehatan koperasi, Selasa (01/07).
Ia mengatakan bahwa pengawasan terhadap koperasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh pengurus, para manajer dan para karyawan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
"Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, dan agar tujuan tetap dapat dicapai," ujarnya.
Lebih jauh Ia mengatakan bahwa salah satu jenis koperasi yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan koperasi yang memiliki Usaha simpan Pinjam (USP). Usaha simpan pinjam oleh koperasi merupakan kegiatan usaha yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan.
"Penghimpunan dan penyaluran dana harus dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ini dilakukan agar koperasi dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya," tekannya.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah KSP/USP terus meningkat. Namun data dan informasi yang diperoleh, mengindikasikan bahwa persentase KSP/USP yang telah mempunyai laporan keuangan sesuai standard dan melakukan penilaian kesehatan jumlahnya sangat kecil.
"Padahal penerapan akuntansi koperasi sesuai standard dan penilaian tingkat kesehatan KSP/USP merupakan indikator kinerja dan hasil penilaian kesehatan dapat dijadikan tolok ukur kredibilitas KSP/USP Koperasi yang bersangkutan," ujarnya.
Lebih lanjut Ia menyebutkan bahwa anggota, lembaga keuangan dan masyarakat membutuhkan informasi yang terstandarisasi mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP, yang dapat menunjukkan bahwa KSP/USP tersebut sehat, kuat dan mandiri, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan baik kepada anggota, calon anggota maupun koperasi lainnya serta lembaga keuangan yang akan bekerjasama atau memberikan pinjaman kepada koperasi yang bersangkutan.
"Anggota dan pihak lain membutuhkan informasi terkait kinerja KSP/USP yang terstandarisasi. Untuk itu, penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi perlu dilaksanakan , untuk memberikan acuan kepada masyarakat mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP yang bersangkutan," sebutnya.
Guna mendukung pengawasan koperasi yang baik, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas SDM pembina dan JFT pengawas koperasi melalui pelatihan dan bimtek. Ia menuturkan bahwa tujuan bimtek ini untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan koperasi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menganalisis dan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan pengawasan koperasi, motivasi, maupun semangat kerjanya
Plt Kadis berharap setelah kegiatan ini penilaian kesehatan koperasi dapat dilakukan dengan baik dan sesuai standar sehingga makin meningkat jumlah koperasi sehat dari koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam baik KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi, konvensional maupun syariah.
"Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya khususnya bagi perkembangan koperasi dan pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," pungkasnya.
